Penduduk perkotaan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan air minum, khususnya air perpipaan. Banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diberbagai kabupaten/kota yang tidak memiliki pasokan air baku yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. PDAM pun tidak memiliki kewenangan untuk membangun jaringan infrastruktur dan menyediakan sambungan untuk masyarakat yang tinggal di permukiman informal tanpa hak kepemilikan (squatter).  Pada permukiman informal padat penduduk yang tidak terencana dengan baik, terdapat kesulitan pengembangan dan pemeliharaan sistem distribusi air minum. Dan biaya pemasangan sambungan air minum yang mencapai 2 juta rupiah tidak mampu dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan air minum mereka melalui sumber alternatif. Dibanyak tempat, masyarakat bertumpu pada keran umum yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan. Sering ditemui pula masyarakat yang bergantung pada penjual air jerigen keliling, maupun dari sumur dangkal yang seringkali airnya tercemar dan payau. Sumber lainnya yaitu dengan membeli air minum dalam kemasan dengan harga yang mahal. Pada akhirnya, masyarakat justru membayar 20 sampai 30 kali lebih mahal dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan akses layanan air perpipaan. Disamping itu, kualitas air yang dikonsumsi masyarakat pun patut untuk dipertanyakan.

Di masyarakat, terdapat modus oknum penghuni atau penjual yang memanfaatkan air perpipaan secara “ilegal” tanpa akses resmi ke jaringan PDAM. Bagi PDAM, situasi ini menimbulkan permasalahan peningkatan jumlah Air Tidak Berekening (Non-Revenue Water). Hal ini tidak hanya dapat merugikan PDAM karena tidak mendapatkan keuntungan dari sambungan-sambungan tersebut, namun sambungan ilegal biasanya tidak terpasang secara benar, tidak terpelihara dan tidak sesuai standar. Akibatnya terjadi kebocoran pada jaringan perpipaan sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi PDAM.

Gambar 1 Ilustrasi sistem Master Meter

Kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan merupakan jawaban untuk masalah penyediaan air minum. Salah satu alternatif pemenuhan akses air minum perpipaan berbasis kemitraan bagi masyarakat yang tinggal di permukiman informal, atau yang secara teknis tidak dapat dilayani oleh sambungan rumah reguler PDAM, adalah sistem Master Meter. Master Meter merupakan metode pelayanan sambungan air yang berbasis komunitas melalui satu meter induk yang kemudian didistribusikan ke rumah warga, yang mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga sekaligus. PDAM bertanggung jawab mengalirkan air bersih dari sambungan pipa utama milik PDAM hingga ke alat Master Meter. Kemudian masyarakat setempat bertanggung jawab dalam penyaluran air ke rumah masing-masing.

Dalam pengembangan skema ini, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan memelihara jaringan yang dibangun, yaitu melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Peran KSM dalam sistem Master Meter ini yaitu dalam melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan sistem, serta mengawasi jumlah pemakaian air tiap rumah tangga. Secara operasional, KSM melakukan penagihan biaya berdasarkan jumlah pemakaian air masing-masing rumah tangga, dan kemudian membayarkan tagihan air bulanan kepada PDAM. Setiap rumah tangga berkontribusi dalam membayar sebagian dari jumlah tersebut, dan sebagai keuntungan dari bergabung dalam sistem Master Meter ini adalah tagihan air bagi keluarga berpenghasilan rendah yang lebih terjangkau.

Gambar 2 Komponen master meter

Biaya rata-rata sebuah sistem Master Meter yang dapat melayani 100 rumah tangga (500 orang) adalah sekitar USD 50.000 (termasuk sambungan ke pipa dan meteran PDAM, sistem distribusi dan meteran internal. Melalui sistem ini, masyarakat mendapatkan air dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang lebih besar, dan membayar air 1/10 hingga 1/5 kali lebih murah. Hal ini tentunya merupakan penghematan yang besar, ditambah lagi tingkat kesehatan pun lebih baik, serta menghemat waktu dalam memperoleh air bersih. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh USAID IUWASH kepada 10 rumah tangga di Lemahputro, Sidoarjo pada Bulan April 2012, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh air adalah Rp 50.000,00 – 75.000,00 per m3. Tetapi setelah menggunakan sistem Master Meter, biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 2.800,00 per m3.

Bagi PDAM, keberadaan Master Meter dapat membantu mencegah munculnya sambungan ilegal, dan mengurangi potensi kehilangan air, bahkan menghasilkan keuntungan. Tingkat NRW menurun dengan berkurangnya sambungan ilegal dan kebocoran pipa. Penagihan pun menjadi lebih mudah karena hanya berurusan dengan satu pelanggan saja yang mewakili pelanggan lainnya. Serta biaya pemeliharaan yang lebih murah karena distribusi air dikelola oleh KSM. Lebih penting lagi, PDAM tidak perlu khawatir bertentangan dengan hukum karena rumah tangga “tidak resmi” tersebut bukan pelanggan langsung dan dengan demikian dapat memberikan pelayanan air bersih yang lebih menyeluruh.

Gambar 3 Pipa dinas dan meter konsumen

Walaupun sistem Master Meter merupakan pendekatan yang baik dalam menyediakan pelayanan air bersih dibeberapa daerah, patut diingat bahwa PDAM harus memiliki pasokan air baku yang cukup dan sistem pengolahan yang memadai jika ingin menambah lebih banyak pelanggan. Masalah ini seringkali ditemui PDAM dibeberapa daerah. Program Master Meter juga memerlukan dukungan aktif dari PDAM dan pemerintah daerah setempat, serta hubungan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang kuat.