Merancang peraturan yang menjamin keberlanjutan layanan sanitasi

Nama Kabupaten/Kota
Kota Kendari,Kabupaten Wakatobi, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama Inisiatif
Implementasi SSK

Latar Belakang
Implementasi dokumen perencanaan strategis SSK mempersyaratkan keberadaan regulasi yang mendukung, termasuk penegakannya. Perencanaan program/kegiatan di dalam SSK tidak terlaksana secara optimal jika daerah tidak memiliki regulasi yang menjadi payung hukum yang memadai. Jika tidak ada kerangka peraturan komprehensif tentang layanan sanitasi berkelanjutan, maka visi dan misi kepala daerah terkait sanitasi tidak akan tercapai.

Tantangan

Terkait dengan implementasi SSK, komitmen kepala daerah kerap kali dituangkan ke dalam sebuah “paket kebijakan”. Paket kebijakan pada dasarnya adalah strategi bagaimana kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi secara realistis dalam sisa waktu jabatan bupati/walikota. Namun implementasi paket kebijakan membutuhkan regulasi yang pas, baik peraturan daerah atau sekadar peraturan kepala daerah. Tentu tidak mudah merancang kerangka regulasi yang komprehensif yang menjamin terselenggaranya layanan sanitasi berkelanjutan

Aksi/Inisiatif yang dilakukan
Penyiapan turunan peraturan daerah untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik, pemetaan analisis regulasi eksisting, dan penyusunan regulasi pendukung.

Hasil dan Dampak
Penyusunan peraturan-peraturan turunan, baik dalam bentuk peraturan walikota, instruksi walikota, dan keputusan walikota pada tahun 2018, memberikan efek positif terhadap aspek-aspek lain seperti: aspek advokasi, kelembagaan, pendanaan, dan teknis.