Desa Bumiharjo Siap Lanjutkan Program PAMSIMAS untuk Alirkan Air Minum ke Seluruh Warga

Setelah 13 tahun melakukan intervensi program di 35.000 desa, PAMSIMAS hadir kembali di tahun 2022 untuk membantu pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman. Sehubungan hal ini, pemerintah pusat mengunjungi Desa Bumiharjo PAMSIMAS di daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan pembelajaran dengan pengelola program, setelah sebelumnya sempat mengunjungi Desa Demangan pada Kamis (30/06).
 
Kunjungan ini disambut baik oleh pemerintah Desa Bumiharjo, “Kami berterima kasih atas kehadiran pemerintah pusat di desa kami. Desa Bumiharjo menerima bantuan PAMSIMAS pada tahun 2011 dalam bentuk sarana perpipaan. Namun, karena desa kami berlokasi di lereng merapi, maka tantangannya ialah pasokan sumber air untuk warga, karena mata air nya sangat sedikit” jelas Ketua Camat Kemalang, Joko.
 
Setelah dilakukan pengeboran, maka tahun 2013 Desa Bumiharjo berhasil tersambung ke mata air dengan debit saat ini ialah 7.3 liter/detik. Hal ini berhasil membuat seluruh rumah tangga dapat terlayani dengan sambungan rumah (SR). Kedepannya, Desa Bumiharjo berencana melakukan pemasangan pompa cadangan sebagai bentuk mitigasi untuk memastikan warga tetap terlayani dengan air minum apabila terjadi bencana atau kerusakan pipa.
 
Keberhasilan Program PAMSIMAS di Desa Bumiharjo tidak lepas dari kerja keras masyarakat yang bernaung di bawah lembaga pengelola KPSPAMS. “Kami berdiri sejak tahun 2011 untuk mengelola bantuan dari program PAMSIMAS. Beberapa tantangan yang kami hadapi saat ini ialah sarana perpipaan yang rentan rusak karena jalur Desa Bumiharjo sering dilalui kendaraan berat. Selain itu, pengeboran tanah yang hanya 125 meter dan tidak keluar air membuat kami kesulitan mencari sumber air. Tetapi intinya kami terus bekerja keras untuk mengalirkan air ke seluruh warga desa Bumiharjo” jelas Ketua KPSPAMS, Wariman
 
Diskusi ini mendapat tanggapan dari Sanitarian Ahli Muda, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Perwakilan Kementerian Kesehatan, Aloysia Widyastuti yang mengklarifikasi terkait kualitas air yang saat ini dikonsumsi masyarakat serta mekanisme pengecekan kualitas air serta iuran. Perwakilan KPSPAMS, Tuoh menanggapi bahwa setiap 5-6 bulan sekali Desa Bumiharjo selalu melakukan pengecekan kualitas air ke laboratorium untuk proses biologi, namun belum untuk proses kimiawi. Iuran juga hanya diambil dari sekolah dan rumah tangga, namun untuk tempat ibadah dibayarkan langsung oleh masyarakat
 
“Saat ini hasil iuran banyak digunakan untuk pembayaran listrik pompa air, dan juga penggantian kipas pompa yang sudah mulai rusak. Setiap bulannya biaya operasional dapat mencapai 25 juta saat musim kemarau dan hanya tersisa sedikit untuk operasional pengelola KPSPAMS” jelas Tuoh.
 
Terkait ini, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Fikri menyampaikan bahwa iuran seharusnya ditetapkan melalui Peraturan Desa, yang dimana KPSPAMS itu sendiri perlu masuk terlebih dahulu menjadi lembaga yang diakui di desa baik sebagai LKD atau bisa juga menjadi BUMDES. “Diharapkan apabila sudah menjadi LKD atau BUMDES, nantinya ada penetapan iuran yang lebih baik, atau subsidi pendanaan dapat diambil dari APBDES” jelas Fikri.
 
Menanggapi hal tersebut, perwakilan KPSPAMS, Tuoh menyatakan bahwa mereka telah menganggarkan pengelolaan KPSPAMS melalui anggaran desa dan juga meninjau rencana apakah KPSPAMS menjadi salah satu unit dibawah BUMDES atau akan tetap menjadi pokja masyarakat yang mandiri.
 
Kegiatan kunjungan ke desa Bumiharjo ini kemudian ditutup dengan kunjungan ke aset pompa air  PAMSIMAS yang telah dibangun sejak 2011.