Kerja Bersama Membangun Rumah Warga

Gotong royong adalah tradisi bangsa kita. Ia laksana darah yang mengaliri nadi sejarah hidup nenek moyang, hingga generasi sekarang. Gotong royong telah hidup dalam peradaban demi peradaban. Dalam perspektif sekarang, gotong royong mewujud dalam praktik-praktik tata kelola pemerintahan kolaboratif (collaborative governance). Gotong royong tidak berdiri sendiri sebagai budaya. Ia disokong oleh sifat kedermawanan. Kedermawanan warga atau komunitas yang melakukannya.

Dalam kerja-kerja kolaboratif sekarang ini pula, dikenal istilah pentahelix. Ia sebuah istilah asing yang sesungguhnya menggambarkan pola-pola kerja kegotongroyongan sejarah dan peradaban kita. Pentahelix atau multipihak, di mana pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk bekerja sama. Kerja bersama.

Narasi gotong royong, kolaborasi atau pentahelix itu, terlaksana sempurna dalam program bantuan rumah berbasis komunitas, yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim). Ini program yang didesain dengan hati. Di mana semua pihak tidak ada yang terkesan mendominasi. Semua bekerja dalam porsi dan kapasitasnya masing-masing, serta saling dukung satu sama lain.

Pihak provinsi tidak jumawa sebagai inisiator program. Pihak lain justru digandeng, diajak bekerja bersama. Provinsi menggandeng pemerintah kabupaten/kota, BPR/BKK, komunitas, TNI, PLN, BAZNAS dan pihak lainnya. Yang menarik, warga atau komunitas sebagai penerima bantuan juga diangkat harga dirinya. Komunitas tidak ditempatkan sebagai pihak yang semata-mata menerima kedermawanan, namun ia juga berkontribusi dan berswadaya.

Praktik-praktik baik kolaborasi yang dilakukan Disperakim Provinsi Jateng itu, di tahun 2021 ini berhasil mewujudkan mimpi 186 keluarga untuk memiliki rumah. Sebanyak 186 unit rumah tipe 36 telah terbangun untuk komunitas warga di 6 kabupaten/kota. Mereka mulai dari komunitas buruh, sopir, kondektur, pengrajin gula merah, pedagang keliling, petani, nelayan dan lainnya. Tentu banyak pembelajaran, kisah dan aneka inspirasi dalam proses mewujudkan program itu.

Dalam konteks pembelajaran itulah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Melalui Pembelajaran Horizontal di Provinsi Jawa Tengah”. Kegiatan ini diselenggarakan di Semarang. Dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama tanggal 18-20 Oktober dan angkatan kedua 25-27 Oktober 2021. Kegiatan diikuti Disperakim Provinsi dari seluruh Indonesia.

Untuk menggali inspirasi dan mendapatkan pembelajaran langsung, dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan bantuan. Ini adalah cerita dari kunjungan lapangan angkatan pertama, yang dilaksanakan tanggal 18 dan 19 Oktober di Kabupaten Brebes dan Cilacap.

 Lokasi pembangunan rumah untuk komunitas atau warga miskin di Kabupaten Brebes dilaksanakan di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.  Komunitasnya bernama  Paguyangan Bersemi, jumlah anggotanya ada 21 orang yang terdiri dari pedagang, buruh dan sopir. Sebanyak 21 rumah di Paguyangan telah terbangun. Rumah-rumah telah siap ditempati. Bangunan dihiasi dengan aneka cat warna-warni.

Kompleks perumahan Paguyangan Bersemi dibangun dengan jiwa gotong royong tinggi. Ia tak bisa dipisahkan dari kedermawanan Hajah Aisah, sang pemilik tanah. Hajah Aisah rela warga membeli tanahnya dengan model pembayaran cicilan, bahkan warga juga tidak dibebani bunga. Besaran cicilan juga tidak ditentukan dan harus dalam berapa lama dilunaskan. Hajah Aisah adalah pahlawan bagi warga Paguyangan Bersemi.

“Kami mengabadikan nama Hajah Aisah sebagai nama jalan di kompleks kami. Beliau sangat berjasa bagi kami. Bayangkan, menjual tanah kepada kami dengan membayarnya secara angsuran. Angsuran tanpa bunga dan tidak ditentukan berapa besarnya cicilan dan kapan harus selesainya. Kami sangat berterimakasih pada beliau,”cerita Ketua Komunitas Warga Paguyangan Bersemi, kepada peserta kunjungan lapangan yang menemuinya, Senin (18/10).

Mendapat kebaikan sedemikian itu, warga justru tahu diri. Semua warga telah melunasi tanah itu selama kurang lebih dua tahun. Jadi saat rumah bantuan dibangun, tanah warga telah lunas dan sudah menjadi milik warga sepenuhnya. Setiap warga telah memiliki tanah seluas 6,36 x 14 meter, seharga Rp 46 juta. Ini kolaborasi luar biasa dan paling penting di tingkat pertama. Syarat tanah sudah dipenuhi warga, tinggal tahap berikutnya bantuan bangunan dari pemerintah. Dalam praktik ini, slogan Tuku Lemah,Oleh Omah benar-benar terlaksana sempurna.

Kolaborasi atau kerja bersama berlanjut. Bantuan dari Pemerintah Provinsi berwujud struktur berupa Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) dan non struktur terdiri dari dinding keliling, penutup atap rangka atap, pintu, dan jendela,  serta upah tenaga padat karya untuk 3 orang tiap penerima. Di sini warga penerima bantuan bergotong royong dan berswadaya.

Dikatakan Ketua Kelompok Komunitas tersebut, semula warga ragu akan kekokohan dan keamanan RUSPIN. Namun setelah dijelaskan Disperakim Kabupaten Brebes maupun Provinsi, warga yakin dan siap memasangnya sendiri. Warga diberikan pengetahuan dan keterampilan cara memasangnya. Pemasangan atap baja ringan juga dilakukan warga bersama-sama.

“Waktu memasang RUSPIN pertama kali, kami butuh waktu sampai 4 hari. Tapi semakin ke sini semakin bisa. Sekarang kalau masang satu RUSPIN hanya butuh waktu 10 sampai 12 jam saja,”ujarnya, gembira.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Brebes, Sutaryono mengakui keistimewaan komunitas Paguyangan Bersemi. Jiwa gotong royong yang masih kuat terpatri, menjadikan pembangunan rumah bantuan di sana lancar, nyaris tanpa kendala. Sutaryono juga memuji pemilik tanah, Hajah Aisah, yang menjual tanah kepada warga dengan pembayaran dicicil dan tanpa bunga. Menurutnya, Komunitas Paguyangan Bersemi menginspirasi munculnya komunitas-komunitas warga lainnya.

“Karena melihat kesuksesan Komunitas Paguyangan Bersemi ini, kini tumbuhnya komunitas di Brebes bak jamur di musim hujan. Sekarang sudah ada komunitas warga di Salem dan Brebes Tengah, dan tempat lainnya. Harus diakui, pemilihan yang tepat pada komunitas yang akan diberikan bantuan menjadi kunci awal kesuksesan. Karena program bantuan ini mengharuskan swadaya warga,”ujar Sutaryono.

Namun diakui Sutaryono, pada awalnya sebagian anggota komunitas masih ada yang ragu dengan keseriusan program bantuan rumah dari pemerintah. Oleh karenanya Bupati Brebes meminta pihaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana pendukung untuk membantu kelancaran pembangunan bantuan rumah itu. Dukungan sarpras juga sebagai cara untuk meyakinkan warga.

Lalu, lanjut Sutaryono, pihaknya membantu membangun jalan, pondasi dan talud senilai kurang lebih 200 juta rupiah. Selain itu juga membantu pembangunan kamar mandi dan jamban serta sertifikat dan IMB. Pihaknya juga memasang jaringan listrik senilai kurang lebih 100 juta. Upaya ini akhirnya berhasil meyakinkan warga.

Dikatakan, jumlah anggota komunitas yang dibantu sebenarnya 30 keluarga. Hanya saja, untuk APBD 2021 ini baru 21 keluarga dan sisa 9 unit lagi akan dibangun melalui APBD 2022. Hal ini karena dalam tahap verifikasi ada syarat-syarat yang belum terpenuhi dari 9 calon penerima bantuan itu.

 Nilai-nilai luhur gotong royong dan kerja bersama juga mewujud nyata dalam pembangunan bantuan rumah untuk komunitas perajin gula merah di Desa Berbasis komunitas di Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Di sana komunitasnya bernama Karangsari Jaya, beranggotakan 51 orang. Untuk pembangunannya, 28 unit bersumber dari APBD Murni 2021 dan 23 lainnya melalui APBD perubahan 2021. Perumahan juga dibangun di lahan komunitas.

Menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Cilacap, Heru Haryanto, program stimulan rumah sederhana sehat dari Provinsi Jawa Tengah itu luar biasa. Pihaknya menyambut baik dan berterimakasih, karena hal itu sejalan dengan misi Disperkimta Cilacap.

 “Program ini luar biasa, sejalan pula dengan misi kami untuk mewujudkan rumah-rumah sehat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan,”ujar Heru.

Oleh karena itu, untuk mendukung progam kolaborasi itu, pihaknya membangun jalan aspal dan RTH dengan dana kurang lebih 200 juta rupiah. Selain itu, Disperkimta juga mewujudkan siteplannya, termasuk kavling dan desain fasos dan fasum berupa mushola, taman dan PAUD. Heru berharap nantinya hal itu bisa terintegrasi dengan berbagai kegiatan di perumahan tersebut.

Dikatakan Heru, program ini bisa menjadi daya ungkit wilayah. Karena seperti dikatakannya, lokasi perumahan itu pada awalnya adalah yang tidak menarik. Pembangunan perumahan komunias itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitar sehingga harga tanah di sekitar lokasi menjadi meningkat. Pada praktik pembangunannya, lanjut Heru, pemerintah bekerja bersama menjadi menjadi fasilitator, mulai dari Pemkab, Kecamatan sampai ke Pemerintahan Desa.

Kerja kolaborasi juga dijalin dengan pihak lainnya. Ada pihak ketiga yang membangun struktur musholla, lalu BAZNAS menyelesaikan (finishing) bangunan hingga berfungsi. selain itu PLN juga berkontribusi dengan menyediakan jaringan listrik dengan tarif murah.

Perwakilan dari PLN Cilacap, Deni, mengatakan pihaknya berminat andil dalam program kolaborasi itu, karena secara non formal sudah memiliki kedekatan dengan para pihak yang terlibat. Pihaknya juga sudah lama menjalin kerjasama dengan pihak tersebut, seperti Disperkimta.

“Kami lebih dari sisi kolaborasi non formal, karena selama ini kedekatan dengan stakeholder dan kami siap membantu,”ujar Deni.

Dukungan dari pihaknya, lanjut Deni, berupa pemberian diskon dan memberikan tarif dan yang bisa dijangkau masyarakat. Deni menjelaskan, misalnya untuk tambah daya dari 450-4000 VA untuk menambah menjadi 5.500 VA, jika biaya pada umumnya sebesar Rp 4.069.800, untuk warga diberikan diskon setengahnya menjadi sekitar 2 jutaan. Demikian hal ke depan untuk besaran tarif akan diberikan tarif diskon atau subsidi.

Pada kesempatan yang sama, Hamdan dari BAZNAS menyatakan, pihaknya sebagai lembaga negara non struktural, selama ini sudah biasa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk program ini. Untuk bantuan pembangunan musholla di perumahan komunitas itu, Hamdan mengatakan, setengahnya atau 50% berasal dari BAZNAS.

“Di samping itu ada program bantuan penerimaan modal usaha. Kalau di sini ada yang punya niat buka warung nanti akan kami bantu,”ujar Hamdan.

Kepala Desa Karangsari, Nasukin, mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah atas bantuan pembangnan rumah itu. Dikatakan, di desanya banyak komunitas perajin gula jawa yang yang masih membutuhkan tempat tinggal.

“Alhamdulillah masyarakat Karangsari  bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini,”ujar Nasukin.

Diceritakan Nasukin, proses berjalannya program bermula dari informasi dari Disperkimta Cilacap. Pihaknya mengusulkan agar bantuan itu diberikan kepada komunitas perajin gula di desanya. Pihaknya lalu menyusun proposal dan mencari lahan sebagai syarat swadaya program tersebut. Kebetulan di desanya ada lahan yang dijual, yang pada awalnya seluas10.100 m2. Lahan itu milik 13 orang. Lalu ketigabelas pemilik lahan itu diundang ke balai desa dan kita mengusulkan ada program ini.

“Dari pemilik lahan mereka siap menjual dengan harga 1 ubin/14 m2 sebesar 3 juta.  Setelah ada kesepakatan kita buatkan berita acara pernyataan masing-masing pemilik lahan kalau program ini sukses. Alhamdulilah kami mendapatkan bantuan,”lanjut Nasukin.

Setelah proses pembelian selesai, pihak desa membantu memobilisasi alat berat untuk pematangan lahan. Desa juga memobilisasi warga bergotong royong membantu sampai pembangunan pondasi. Semua pihak berkontribusi dan berkolaborasi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Arief Djatmiko,  berharap integrasi dan kolaborasi program yang sudah dilakukan pihaknya dengan kabupaten, masyarakat dan CSR didukung pula oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya meminta kepada Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Perumahan agar memberikan bantuan infrastruktur kepada perumahan-perumahan yang dibangun.

“Untuk melengkapi agar menjadi perumahan layak huni. Program ini akan kita upayakan terus, demi Jateng yang semakin sejahtera,”ujar Miko, pangggilan akrab Arief Djatmiko.

(*)