Program FINWASH4UC Bantu Pemerintah Daerah Kembangkan Tata Kelola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi yang Lebih Baik di Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencapai target pembangunan air minum dan sanitasi aman, mitra pembangunan Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan kegiatan diseminasi hasil asesmen program Financing WASH For Universal Coverage (FINWASH4UC) di Nusa Tenggara Timur pada hari Senin (26/9) dan Selasa (27/9). Kegiatan pada hari pertama dibuka dengan sesi panel yang dilanjutkan dengan tanya jawab antara pembicara dengan perwakilan Pemerintah Daerah dari Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo.
 
Pada sesi diskusi, perwakilan dari Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas, Happy mengimbau agar Kabupaten Ngada dapat mengakses informasi tentang Hibah Air Minum Perkotaan sebagai salah satu solusi permasalahan keterbatasan pendanaan untuk mencapai target akses air minum layak dan aman di Kabupaten Ngada. Selanjutnya, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Sahar, menyampaikan terkait menu BOK yang dirasa kurang fleksibel, “Menu BOK Kesehatan Lingkungan terlalu saklek, perlu ruang inovasi program”.
 
Menjawab pertanyaan tersebut, perwakilan dari Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Ikha menghimbau agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ende untuk lebih mendalami Surat Edaran tentang Penjelasan Menu dan Penggunaan DAK Non fisik Bidang Penyehatan Lingkungan TA 2023 yang menegaskan pelaksanaan SKAM-RT, pelaksanaan kegiatan STBM, lokpri penyediaan reagensia Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Surveilans Air Minum, dan penjelasan berbagai menu BOK.
 
Kegiatan pada hari kedua dimulai dengan pembukaan dari Direktur Operasional WVI, Portunatas B Tamba yang mengapresiasi dukungan seluruh pihak pada program FINWASH4UC untuk menunjang kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Agustinus G. Ngasu, yang menjelaskan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi memerlukan investasi yang cukup tinggi dan salah satu kendala yang dihadapi di daerah adalah keterbatasan pendanaan, “kurangnya kapasitas fiskal daerah menyebabkan pendanaan di daerah menjadi terbatas sehingga belum semua kebutuhan masyarakat terutama dalam sektor air minum dan sanitasi dapat dipenuhi secara optimal”, jelas Portunatas.
 
Lebih lanjut, Agustinus juga menyampaikan maksud dari kegiatan diseminasi ini, yaitu untuk pengembagan tata kelola sistem pembiayaan air minum dan sanitasi, “Kegiatan diseminasi hari kedua memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola sistem pembiayaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang universal”, pungkas Agustinus.
 
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan konsultan, Dudi yang membantu penyusunan kajian awal dan pembuatan alat bantu/toolkit bagi pemerintah daerah. Dalam paparannya, Dudi menjelaskan terkait pendekatan pentahelix yang melibatkan 5 (lima)  aktor utama yang berperan penting untuk mendorong penyediaan air minum dan sanitasi, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, bidang usaha, dan media.
 
Pemaparan dilanjutkan oleh perwakilan konsultan, Rugun, yang memaparkan terkait dengan infrastructure financing toolkit bagi pemerintah daerah. Terdapat 5 (lima) toolkit yang dikembangkan yaitu toolkit CTPS, Jamban dan Tangki Septik, Penangkap Air Hujan (PAH), SPAM Gravitasi, dan Sumur Bor. Dimulai dari pengisian pada kolom umum yang nantinya secara otomatis kalkulasi biaya pembangunan akan terhitung secara rinci dari biaya pekerjaan sipil sampai ke biaya pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Menanggapi paparan tersebut, Perwakilan dari Direktorat Air Minum, Kementerian PUPR, Aan Juansyah, menjelaskan, “Harapannya tookit ini dapat melengkapi dari yang telah dikembangkan pada Program PAMSIMAS untuk mendukung pencapaian akses air minum dan sanitasi aman sehingga perlu dilengkapi dengan opsi teknologi pengolahan”, jelasnya.
 
Kegaitan kemudian ditutup dengan sesi diskusi penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo bersama dengan perwakilan dari Pemerintah Pusat.