Terus Bergerak Atasi Tantangan Persampahan

Sejak tahun 2020, setidaknya sudah tiga tahun program Improvement of Solid Waste Management (ISWM) berjalan sebagai upaya penanganan sampah di Indonesia yang masih menjadi tantangan. Tidak hanya ditujukkan untuk pembangunan infrastruktur, program ini dilakukan juga guna meningkatkan pengelolaan persampahan.

Menindaklanjuti misi World Bank untuk mendukung pelaksanaan proyek ISWM sekaligus sebagai kegiatan wrap-up mission setelah dilakukannya kunjungan lapangan pada kabupaten/kota pilot project ISWM di Kawasan DAS Citarum dan Kota Denpasar, maka dalam waktu dekat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga dan mitra yang dilaksanakan pada 7 Juli 2022 di Hotel Courtyard Nusa Dua, Bali.

Pada sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelollan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menerangkan bahwa, bukan hanya bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kegiatan ISWM yang sudah berjalan. Kegiatan pertemuan lintas kementerian dan mitra ini juga bertujuan untuk pengoptimalkan dana pinjaman World Bank pada porogram ISWM. "Saat ini, menyerapan masih sangat kecil ada di angka 15%, untuk itu perlu segera ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal," terangnnya.

Pada kesempatan yang sama, World Bank menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan pihaknya bersama kementerian terkait, memang ada sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan.

Adapun tantangannya meliputi masih lemahnya perencanaan pengelolaan sampah yang dimiliki daerah, belum adanya kesiapan pembiayaan dan investasi dalam operasional pengelolaan persampahan, belum adanya peralatan pengumpulan sampah, dan banyaknya kapasitas TPA yang sudah penuh.

Terkait optimalisasi dukungan World Bank untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti dalam sesi paparannya menjelaskan, pihaknya telah memiliki daftar usulan kabupaten/kota yang rencananya ada sebanyak 52 lokasi yang berada di sejumlah kawasan, diantaranya di DAS Citarum dan Sarbagita. "Ada beberapa kriteria lokasi prioritas yang telah kami tetapkan, pertama adanya kesiapan aspek teknis yang clean and clear, adanya kesiapan kelembagaan, serta adanya kemampuan pembiayaan dari daerah," jelasnya.

Selanjutnya Diana menambahkan, untuk mendukung kegiatan ISWM, Kementerian PUPR juga sudah mengenali kendala-kendala yang ada di 52 lokasi. "Harapannya temuan ini ke depannya bisa segera ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga tantangan pengelolaan sampah bisa segara teratasi," tambahnya

Pada paparan selanjutnya, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menjelaskan, untuk mendukung program ISWM, saat ini Bappenas tengah melakukan finalisasi platform pengelolan sampah. "Saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkat eselon II, harapannya bisa segera selesai dan dilanjutkan ke eselon 1 untuk seterusnya bisa di proses keperaturan yang lebih tinggi," katanya.

Kemudian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menerangkan, setiap tahapan pengelolaan sampah umumnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, maka dari itu pembiayaannya perlu diperhitungkan.

Sebagai dukungan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, sejauh ini Kementerian Dalam Negeri telah melakukan dukungan mulai dari mengeluarkan surat permohonan masukan terhadap Draft Renaksi Pengelolaan Persampahan di DAS Citarum, meluncurkan gerakan Inovasi Langsung Aksi Tuntaskan Sampah (#GILAsSampah), hingga melakukan penandatanganan komitemne bersama Renaksi DAS Citarum. Harapannya semua upaya ini bisa membantu mengatasi tantangan pengelolaan persampahan.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejauh ini telah menyiapkan platform untuk pemantuan dan evaluasi pengelolaan sampah di Indonesia yaitu SIPSN yang nantinya akan diintergrasikan dengan sistem informasi nasional lainnya seperti Nawasis, SI PD, dan SI INSAN.