Publikasi

Ringkasan Eksekutif Aspek Kebijakan Dalam Platform Pengelolaan Persampahan

Pokja PPAS Nasional   26 Oktober 2022 28

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu untuk mengatasi suatu hambatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi suatu masalah.

Ringkasan Eksekutif Kajian Opsi Model Bisnis Pengelolaan Sampah

Pokja PPAS Nasional   25 Oktober 2022 50

Mewujudkan pengelolaan sampah yang ideal di Indonesia tentunya bukanlah hal mudah, karena masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya yaitu, hingga saat ini Indonesia masih sangat mengandalkan landfill atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai solusi penanganan sampah, terutama pada skala perkotaan.

Rangkuman Eksekutif Aspek Pendanaan Dalam Platform Pengelolaan Persampahan

Pokja PPAS Nasional   26 Januari 2022 266

Pengelolaan sampah yang berhasil, tidak saja ditentukan oleh kemampuan lembaga pengelola dalam memperoleh pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk operasional dan pemeliharaan. Pembiayaan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penanganan layanan, rehabilitasi sarana, termasuk dana pendukung di hulu untuk upaya pengurangan.

Alur Pemberian Masukan Draft Narasi Platform Pengelolaan Sampah

Pokja PPAS Nasional - PMU PPSP   473

Dalam rangka memudahkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengerahkan berbagai upaya secara terpadu guna mencapai target-target tersebut di atas, serta untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menyusun Platform Sistem Pengelolaan Sampah. Berkaitan dengan pengembangan narasi platform pengelolaan persampahan,

Rangkuman Platform Sistem Pengelolaan Persampahan

Pokja PPAS Nasional - PMU PPSP   307

Platform Sistem Pengelolaan Persampahan disusun dengan tujuan untuk memberikan kerangka landasan yang kuat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih baik, efisien, dan efektif. Selain itu Platform dapat menjadi alat bantu mengidentifikasi dan menegaskan peran, perkembangan, produk hukum, dari tiap kementerian/lembaga, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.