Publikasi

CD yang merupakan buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran (P3B ) yang berpihak pada masyarakat miskin, berisi tentang alat analisis untuk memfasilitasi pemerintah (daerah) dalam membuat dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.  
Alat tersebut terdiri dari analisi perencanaan dan penganggaran kualitatif, kartu penilaian MDGs, peta kemiskinan dan analisa alokasi anggaran. 

CD ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memastikan perencanaan yang benar benar berpihak pada masyakarat miskin.

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, pemerintah banyak melibatkan pihak swasta baik untuk sarana  dan prasarana transportasi; pembangunan air minum , limbah, persampahan, dan drainase; listrik; dan lainnya.

Kerjasama pemerintah dan swasta ini diatur dalam peraturan peraturan khusus  diantaranya adalah Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden, seperti yang tertuang dalam CD ini.

Selain peraturan, CD ini berisi kumpulan majalah KPS (Kemitraan, Prasarana dan Sarana) dari tahun 2008 sampai dengan 2010; panduan umum pelaksanaan KPS;  dan buku PPP 2010-2014

Kondisi AMPL yang buruk berdampak pada kehidupan sosial (kesehatan, pendidikan dan peran jender ), ekonomi (peningkatan pengeluaran RT dan penurunan potensi pendapatan), lingkungan (kualitas) dan citra Kabupaten dan Kota juga ikut menurun.  Untuk mengatasi dampak buruk tersebut maka kebijakan yang  berkaitan dengan AMPL sangat diperlukan.

Salah satu program yang dijalankan adalah dengan meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi, masyarakat terlibat penuh dalam penanganan program, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain materi presentasi yang berhubungan dengan AMPL dan kebijakannya, CD ini berisi foto rangkaian kegiatan selama lokakarya berlangsung dan hasil diskusi kelompok. 

CD ini berisi softcopy dari 38 judul buku panduan dan kumpulan referensi dengan topik keberpihakan kepada masyarakat miskin.  Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah hasil program analisis tentang kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang, pelayanan publik yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, layanan air bersih dan sanitasi terhadap masyarakat miskin, strategi dan kebijakan yang memihak pada warga miskin, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan ,peran media dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan .

Standar konstruksi dan bangunan adalah standar yang disusun dan dirumuskan oleh Departemen Pekerjaan Umum bersama stakeholder.  Ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi standar nasional Indonesia.

SNI disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil.

Proyek CWSH mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan direncanakan berakhir pada tahun 2011. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi pemantauan inventarisasi pelaksanaan proyek yaitu melalui kegiatan lokakarya yang melibatkan tingkat provinsi, kabupaten dan pusat.

Program CWSHP memiliki tujuan yaitu untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh air dan lingkungan serta meningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku hidup sehat  dan peningkatan akses terhadap sarana air minum dan penyehatan lingkungan secara berkelanjutan,melalui : Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah; Penguatan masyarakat dalam peningkatan akses terhadap air minum dan penyehatan lingkungan dengan  pemberdayaan masyarakat; Penyediaan air bersih dan sarana PLP yang aman, cukup dan mudah dijangkau dan Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat .

Adapun isi dari CD ini adalah materi materi bahan lokakarya, hasil diskusi dan rencana tindak lanjut dari lokakarya ini.

Tujuan dari diadakannya pelatihan ini adalah memperoleh dan meningkatkan jumlah resources handal dalam pelaksanaan pembangunan AMPL di daerah

Salah satu sasaran RPJMN 2010-2014 bidang AMPL khususnya dalam hal air minum adalah tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32 persen dan akses  air minum non-perpipaan terlindungi 38 persen.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Nasional Reformasi Kebijakan AMPL: dibuatnya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga; Memperbaiki Perencanaan (Good Planning)dengan cara advokasi, peningkatan kapasitas kelembagaan,penyusunan rencana strategis, rencana investasi, implementasi, monev dan optimasi bantuan teknis kepada daerah dari berbagai pihak: WASPOLA Facility, PPSP/USDEP, WASAP E, WES UNICEF; dan Meneruskan dan meningkatkan efisiensi proyek berjalan.

Selain materi materi presentasi, cd ini berisi pula contoh contoh media komunikasi dan permasalahan menuju aksi beserta foto foto kegiatan 

Salah satu solusi agar para stakeholders mampu melakukan identifikasi masalah dan analisis situasi termasuk di dalamnya adalah upaya melakukan pemicuan terhadap pilar-pilar STBM merupakan tujuan dari TOT STBM

STBM itu sendiri adalah rekayasa metodologi yang menginginkan keberhasilan maksimal dari sebuah kajian terhadap permasalahan kesehatan dan sanitasi serta kajian terhadap bentuk kebutuhan masyarakat. Semua kegiatannya diarahkan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi persoalan kesehatan dan sanitasi di sebuah lingkungan masyarakat.

CD  ini berisi 6 buah laporan kegiatan P3SDP yaitu Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 2010; Laporan Lokakarya Manual Pengelolaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;  TOT Metodologi  Dasar Fasilitasi Bagi Fasilitator Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Laporan  Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Penyusunan RKAKL; Laporan Training of Trainers (TOT) bagi Pokja AMPL Kabupaten Wonogiri Lokasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan Training of Trainers (TOT) Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Pokja AMPL Kabupaten Sumedang

CD ini merupakan kelanjutan dari CD TOT Capacity Building STBM (Tahap I) yang dilaksanakan di Lembang.  Adapun sektor sanitasi yang dibahas dalam CD ini adalah upaya upaya atau langkah-langkah   pemerintah maupun pihak swasta dan organisasi non pemerintah dalam mewujudkan sanitasi yang baik untuk masyarakat. Adapun upaya pemerintah diantaranya adalah diterbitkannya buku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; UU Nomor  18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disertai dengan penjelasan atas UU Nomor  18 tahun 2008. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dan orgasnisasi non pemerintah diantaranya adalah pengelolaan sanitasi  khususnya sampah oleh Kaharjo dan Gusti Bahrain dari Banjarmasin, Suryanto, Kusmilin dari Payakumbuh, Yayasan Amanah dan Program Aksi Masyarakat Dampak Kenaikan BBM, Usaha Dagang Rizki Agung (UDRA dan Yayuk. Untuk menangani pemeliharaan kebersihan kawasan publik dan ruas jalan raya, pihak swasta yang  turut andil adalah CV Nadzirat. 

 CD ini berisi beberapa materi yang berhubungan dengan sanitasi di masyakarat yang diperlukan untuk TOT Capacity Building STBM.  Sisi sanitasi yang bahas diantaranya adalah refleksi pengalaman program/proyek Sanitasi masa lalu, pengenalan program STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan), prinsip CLTS, prinsip-prinsip STOP BABS/CLTS, 3 pilar analisa partisipatif masyarakat dan perubahan perilaku, partisipasi dan tingkatan partisipasi,  pengenalan alat utama P.R.A (Participatory Rural Appraisar), elemen pemicu untuk mendorong perubahan perilaku dan alat P.R.A yang bisa digunakan, fasilitas di komunitas dan ditambah 3 buah film yang juga berhubungan dengan sanitasi.