Indonesia Memiliki Komitmen Baru Untuk Mendukung Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Sektor Air Minum dan Sanitasi

Dalam rangka menyambut kegiatan Sector Ministers’ Meeting (SMM) yang akan diselenggarakan pada 18-19 Mei 2022 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas mengajak seluruh K/L dan mitra pembangunan terkait untuk bersama sama menyusun dokumen country overview, yang merupakan rangkuman komitmen dan gambaran profil sektor WASH di Indonesia. Pada acara dua tahunan yang diinisiasi oleh Sanitation and Water for All (SWA) dan kali ini diselenggarakan di Indonesia tersebut, tiap negara peserta akan mendiskusikan country overview masing-masing.

SMM merupakan advokasi tingkat tinggi dengan potensi meningkatkan kepemimpinan politik di sektor air minum, sanitasi dan higienitas (WASH) serta menjadi momen berbagi pengalaman bagi para menteri dalam upaya pencapaian target SDGs, khususnya tujuan 6 yang terkait sektor WASH. Mengingat upaya pencapaian akses dan layanan WASH di Indonesia merupakan usaha kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, penting juga penyusunan country overview menjaring masukan serta pandangan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan.

Dalam pembukaannya, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan SWA menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi sejak tahun 2010 yang ditujukan untuk memberi advokasi melalui dialog antar negara setiap tahunnya. “SWA merupakan platform global yang didirikan dalam rangka pelaksanaan mandat SDGs tujuan ke 6 yaitu untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, khususnya untuk mencapai akses universal air minum, sanitasi, dan hygiene,” jelasnya. 

Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi Kementerian PPN/Bappenas, Nur Aisyah Nasution menambahkan,
Mutual Accountability Mechanism (MAM) adalah landasan kerangka hak asasi manusia dan implementasi penting dari agenda 2030, dengan adanya agenda tersebut program SDGs mengharuskan pemerintah ikut terlibat dengan semua aktor terutama bidang air minum dan sanitasi.

Selanjutnya, Aisyah menjelaskan, saat ini terdapat tiga komitmen yang disepakati Pemerintah Indonesia, dalam program MAM. Satu, Menyepakati untuk mempercepat pencapaian
Open Defecation Free (ODF) atau Stop BABS di tingkat nasional dan menerapkan sanitasi yang dikelola secara aman. Kedua, menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif untuk mempertahankan layanan WASH. Ketiga, untuk memperkuat pembelajaran peer-to-peer sebagai bagian dari agenda advokasi dan peningkatan kapasitas.

Kemudian, Aisyah menyampaikan peran MAM dalam mendukung mekanisme pemantauan dan evaluasi di indonesia yang nantinya akan memberikan laporan mengenai capaian SDGs 2030 dan laporan pembangunan melalui mekanisme Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Aisyah kembali menyampaikan bahwa dari Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan komitmen baru yang dapat digunakan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia. Kedua, memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat. Ketiga, bergerak menuju investasi dan infrastruktur sektor WASH yang tahan iklim. Terakhir, memperluas kemitraan dan mobilitas pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH.

Di akhir kegiatan, Virgi menyampaikan perlunya diskusi antar pemangku kepentingan agar dapat menyepakati bersama terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil mendatang. “Banyak dari kita yang memiliki pemikiran sama mengenai komitmen untuk kedepannya, akan tetapi kita tetap harus melakukan diskusi lebih mendalam untuk mengidentifikasi apakah menggunakan komitmen yang baru? atau perlu disesuaikan lagi dengan komitmen yang sudah ada? Agar memperoleh kebijakan yang lebih kuat untuk kebaikan bersama kedepannya,” ujarnya menutup kegiatan.