Pemerintah Kota dan Kabupaten Bicara Target 80 % Tingkat Pengumpulan Sampah di Indonesia


Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta SYSTEMIQ, menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Sosialisasi Kajian Kebijakan – Mencapai 80 % Tingkat Pengumpulan Sampah di Indonesia dengan Tata Kelola yang Stabil dan Kuat serta Pendanaan yang memadai dan stabil”.

Kegiatan yang diadakan secara daring pada hari Selasa, 22 Juni 2021 tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber seperti Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Ketua Umum APKASI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, serta Tim kajian Systemiq.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI selaku Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa tantangannya saat ini adalah bagaimana menempatkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama di daerah.

Bima Arya juga menambahkan bahwa ada beberapa aspek yang berpengaruh dalam penanganan dan pengelolaan sampah. “Pertama misi dan visi yang kuat Kepala Daerah melalui regulasi dalam bentuk Perda, menjadi landasan membangun kultur. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah. Elaborasi dan pendanaan dan terakhir basis data dan konsep penanganan sampah,” ungkap Bima Arya.

Sementara itu Ketua Umum APKASI selaku Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melalui Devi Suhartoni selaku Wakil Sekjen APKASI mengutarakan bahwa sampah adalah persoalan terbesar yang ada di daerah.

“Persoalan sampah menjadi persoalan serius di daerah dan nasional, dimana komposisi sampah yang ada didominasi oleh sampah organik, Ujar Devi.

Devi Suhartoni juga menambahkan bahwa persolan sampah saat ini menunjukan kegiatan perubahan perilaku seperti mengurangi sampah masih belum banyak didukung oleh Pemerintah.

“Pengelolaan sampah harus tepat dan cepat. Keterbatasn pengelolaan sampah yang selama ini belum banyak diterapkan pemerintah daerah dan pusat. Hal ini menjadi tantangan,” ujar Devi.

Menyampaikan hasil kajiannya, Tim Systemiq mengidentifikasi bahwa ada tiga faktor penentu utama bagi Indonesia untuk meningkatkan tingkat pengumpulan sampah di Indonesia, yaitu tata kelola pengelolaan sampah yang stabil dan kuat, pendanaan pengelolaan sampah yang memadai dan stabil serta peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

Salah satu yang menarik dari kajian Systemiq, dari penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya tergantung pada kemauan dan kemampuan individu pemimpin (Bupati, Walikota, Kepala Desa), tidak kepada sistem.

Hal ini kemudian berdampak pada pengelolaan sampah yang rawan terhadap perubahan politik, misalnya pergantian pemimpin.  Sebuah desa yang sudah bagus kinerja pengelolaan sampahnya, dapat berubah seketika setelah kepala desanya berganti. Atau Kepala desa tidak bersedia untuk menaikkan tarif iuran sampah yang diperlukan karena khawatir berdampak pada elektabilitas pemimpin tersebut.

Turut hadir untuk menanggapi kajian yang dilakukan oleh Sytemiq, sejumlah kementerian pusat seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, serta sejumlah instansi dan pengamat lingkungan lainnya.