Peraturan Menteri

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pokja PPAS   11 April 2019 514

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, pembinaan dan pengawasan, serta pendirian perusahaan.  Pembiayaan Sekunder Perumahan bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pokja PPAS   11 April 2019 741

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur tahapan pembangunan perumahan meliputi persiapan, prakonstruksi, konstruksi dan pascakonstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pokja PPAS   11 April 2019 7.639

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur:  a. penyelenggaraan perumahan; b. penyelenggaraan kawasan permukiman; c. keterpaduan prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman; d. pemeliharaan dan perbaikan; e. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan Kumuh dan permukiman fumuh; f. Konsolidasi Tanah; dan g. sanksi administrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Pokja PPAS   11 April 2019 3.670

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a) Jenis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),  b) penyelenggaraan SPAM, c) pencegahan terhadap pencemaran air, d) wewenang dan tanggung jawab, e) pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, f) pembiayaan, tarif, retribusi dan iuran, serta f) pembinaan dan pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Pokja PPAS   11 April 2019 3.833

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air mengatur dasar penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air,  jenis pengusahaan sumber daya air, perizinan, pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai serta pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Pokja PPAS   11 April 2019 760

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentag Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional mengatur pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pokja PPAS   11 April 2019 1.214

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi tahapan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air

Pokja PPAS   11 April 2019 1.384

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air mengatur hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air terbagi menjadi Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pokja PPAS   11 April 2019 2.837

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengatur pengelolaan DAS yang meliputi tahap: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Pokja PPAS   11 April 2019 5.388

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur: a) definisi ruang sungai, b) pengelolaan sungai termasuk konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai, c) perizinan, d) sistem informasi sungai, serta e) pemberdayaan masyarakat.