Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pokja PPAS
23 April 2019
15.506
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur: perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA. Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Pokja PPAS
23 April 2019
1.790
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air mengatur: a. tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; b. substansi rencana pengelolaan sumber daya air; c. peninjauan dan evaluasi rencana pengelolaan sumber daya air; dan d. sistematika penyajian rencana pengelolaan sumber daya air.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Pokja PPAS
23 April 2019
1.594
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mengatur: a. Penetapan kawasan sekitar TPA Sampah; b. Penentuan jarak subzona di kawasan sekitar TPA Sampah; dan c. Ketentuan teknis penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pokja PPAS
23 April 2019
1.047
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a. pembinaan oleh Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah; b. pembinaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara, baik Penyelenggara pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan; c. pengambilalihan tanggung jawab sementara pengelolaan SPAM oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan d. pengawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 Kementerian Pekerjaan Umum
Pokja PPAS
23 April 2019
944
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 Kementerian Pekerjaan Umum mengatur: a. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Output Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan e. Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Pokja PPAS
23 April 2019
728
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air mengatur penggunaan sumber daya air permukaan berupa: a. penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media; b. penggunaan air dan daya air sebagai materi; c. penggunaan sumber air sebagai media; d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi; dan e. penggunaan sumber daya air dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pokja PPAS
23 April 2019
830
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pengusahaan Pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan; b. Kerjasama BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Uaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh PDAM
Pokja PPAS
23 April 2019
1.692
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh PDAM mengatur: a. Tata Cara Pengajuan Pinjaman Investasi PDAM melalui Bank; b. Penilaian Kelayakan Usulan Investasi SPAM; dan c. Standar Harga Satuan Investasi SPAM.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2009 tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rawan Tsunami
Pokja PPAS
23 April 2019
914
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2009 tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rawan Tsunami mengatur tentang pengertian risiko tsunami untuk masyarakat; tata cara menghindari pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; penentuan lokasi dan konfigurasi pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; perencanaan dan kosntruksi bangunan baru untuk mengurangi dampak tsunami; mitigasi bangunan prasarana terhadap bencana tsunami dengan pembangunan kembali dan rencana tata guna lahan dan pembangunan proyek; perencanaan dan penentuan lokasi bangunan prasarana dan fasilitas kritis untuk mengurangi dampak tsunami; dan perencanaan kegiatan evakuasi vertikal.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
Pokja PPAS
23 April 2019
5.290
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara mengatur pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara.