Laporan/Prosiding

Berdasarkan pemikiran - pemikiran yang berwawasan lingkungan dewasa ini telah mejadi komponen integral pada kebijakan pemerintahan, bisnis dan industri.Belum banyak lembaga khusu menganalis kebijakan ekonomi dalam kaitannya dengan lingkungan, maupun analisis kebijakan lingkungan terhadap perekonomian. Kedua pendekatan ini diperlukan sebagai dasar bagi pengambil keputusan menuju pembangunan berkelanjutan. Adapu tujuannya untuk mengaplikasikan teori - teori ekonomi lingkungan dalam praktek sebagai landasan bagi pengambil keputusan guna adanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari dan pembangunan tetap berlangsung sesuai azas pembangunan yang berkelenjutan. Memformulasikan kebijakan - kebijakan lingkungan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh dari pembangunan ekonomi nasional.Dalam jurnal Ekonomi Lingkungan edisi Desember 2000 memuat beberapa artikel, antara lain: 1. Good Governance, Ekonomi dan Ekologi (Surna T. Djajadiningrat. 2. Pembangunan Kawasan Pesisir dan Lautan: Tinjauan Aspek ekologis dan Ekonomi (Rokhmin Dahuri). 3. Valuas Ekonomi dan Analisi Manfaat Biaya Pemanfaatan Sumber Daya Pulau - Pulau Kecil (tridoyo Kusumastanto). 4. Ekonomc Analysis Of A Demonstration Project On Comuunity Based Coastal Rehabilitation In Kabupaten Wajo, Sout, Sulawesi (Peter G. Whiting). 5. Environmental and Natural Resources Accounting Fisheries resources (Arief Purwanto). 6. Can We Manage The Environment (Denny D. Indradjaja)

Dengan berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2000, setelah satu tahun undang - undang nomor 22 tahun 1999 tenang pemerintahan daerah diterbitkan, penyelenggaraan pengelolaan air tanah tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, tetapi juga menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaen/kota.
Dengan adanya buku kumpulan panduan teknis pengelolaan air tanah yang diterbitkan oleh departmen Energi dan Sumber Daya Mineral akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan air tanah.

Daftar Isi:
1. Panduan Teknis Investarisasi Air Tanah
2. Panduan Teknis Konservasi air Tanah
3. Panduan Teknis Pendayagunaan Air Tanah
4. Perizinan Air Tanah
5. Panduan Teknis Khusus Di Bidang Air Tanah

Achieving the water supply and sanitation targets enshrined in the MDG will require a dramatic increase in funding. But mobilizing additional investment is only part of the slotion. Developing financing mechanisms that make most of these resources is equality important.These financing mechanisms must address three problems: the prevalence of institutions and financing policies tha result in ineffective and inefficient use of resources; the inability of available public resources to meet the costs of sustaied coverege; and the fact taht existing services, even if broadened, often fail to benefit the poor.The solution to the firs problem lies in adopting mechanisms that promote sector reforms. These include decentralization linked fiscal mechanisms, special fund mechanisms, and programatic approaches. The solution to the second problem require the development of methods that leverege additional resources. These may focus on attracting private sector participation, promoting local investment through the development of local credit markets, or enhancing household community resources. Finaly, the solutioan to the third problem calls for the useof appropriate pro-poor subsidies.The initial focus in any financing approach needs to be on promoting reforms essential for improving sector performance. But the choice of specific mechanisms will depend on factors defining both the macro and sector contexts.

Access to latrines in rural areas of Bangladesh is less than 15 per cent. Many international agencies and non-government organizations have been working to improve environmental sanitation by constructing latrines and toilets with subsidies provided at different rates. Success has generaly been measured on the basis of the number of latrines constructed within a given period of time instread of the extent of open defecation, which in most cases has continued unabated. Open defacation has been completely stopped by community in more than 400 villages in Bangladesh, and the methodology is now being adopted in parts of India and elsewhere in Asia and Africa. This new empowering approach towards the provision of services and infrastructure has serious policy implications for other such programmes.

This handbook will assist colleagues to meet the challenges a head as we cope with the changing nature of emergencies. It should serve as reminder that displacement crisis require carefully prepared and well managed responses that optimize the unique strength and capacities of various group and organizations. As we face these new challenges, let us look forward to fine tuning this response model that our office has worked so hard to establish.

Bencana banjir terjadi karena dinamika kondisi alam dan menusia dengan segala aktifitasnya. Kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah banjir tentu sangat bergantung pada keharmonisan antara kegiatan manusia dengan alam lingkungan.

Setiap tahun banjir telah mengganggu kehidupan sosial ekonomi dalam lingkup yang besar. Disamping itu, kerugian secara tidak langsung akbibat banjir yang tidak dapat diperkirakan juga sangat bear, seperti kerugian komersil sehubungan dengan terputusnya konunikasi dan transportasi, korban jiwa dan dampak lainnya, berjangkitnya wabah penyakit dan lain sebagainya yang juga serius, namun tidak mudah dikuantifikasi beberapa besar kerugiannya.

Untuk menjaawb masalah itu, dari sisi strategi nasional dilakukan penyusunan draft kebijakan nasional penanggulangan banjir. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nmasalah yang ada.

Bappenas, sebagai badan perencanaan yang mengkoordinasikan pembangunan dalam skala nasional, memiliki peran aktif dalam pekerjaan ini. Pembentukan kebijakan dilakukan melalui sejumlah pembahasan dalam forum kerja yang terdiri dari beberapa tim yang lingkup tugasnya mencakup aspek - aspek penanganan banjir.

Pekerjaan ini bertujuan untuk menyusun pedoman penanggulangan banjir pada tahap pra, saat dan pasca banjir. Pedoman akan memuat arahan umum pengendalian dampak banjir, perencanaan tindak darurat dalam menghadapi banjir, dan perencanaan tata ruang yang terkait dengan banjir.

Bencana banjir terjadi karena dinamika kondisi alam dan menusia dengan segala aktifitasnya. Kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah banjir tentu sangat bergantung pada keharmonisan antara kegiatan manusia dengan alam lingkungan.

Setiap tahun banjir telah mengganggu kehidupan sosial ekonomi dalam lingkup yang besar. Disamping itu, kerugian secara tidak langsung akbibat banjir yang tidak dapat diperkirakan juga sangat bear, seperti kerugian komersil sehubungan dengan terputusnya komunikasi dan transportasi, korban jiwa dan dampak lainnya, berjangkitnya wabah penyakit dan permasalahan lainnya yang juga serius, namun tidak mudah dikuantifikasi beberapa besar kerugiannya.

Untuk menjawab masalah itu, dari sisi strategi nasional dilakukan penyusunan draft kebijakan nasional penanggulangan banjir. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nmasalah yang ada. Bappenas, sebagai badan perencanaan yang mengkoordinasikan pembangunan dalam skala nasional, memiliki peran aktif dalam pekerjaan ini. Pembentukan kebijakan dilakukan melalui sejumlah pembahasan dalam forum kerja yang terdiri dari beberapa tim yang lingkup tugasnya mencakup aspek - aspek penanganan banjir.

Pekerjaan ini bertujuan untuk menyusun pedoman penanggulangan banjir pada tahap pra, saat dan pasca banjir. Pedoman akan memuat arahan umum pengendalian dampak banjir, perencanaan tindak darurat dalam menghadapi banjir, dan perencanaan tata ruang yang terkait dengan banjir.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat strategis, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maupun dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Konsep penyediaan air bersih sejauh mungkin dapat memperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, antara lain: pertambahan jumlah penduduk, tingkat pencemaran, minimnya pilihan sumber air baku, tingginya kebutuhan air bersih dan rendahnya kerjasama antar kota.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan memandang perlu menyusupengembangan program pembangunan prasarana dan sarana air bersih yagn berbasis pada masyarakat. Diharapkan melalui kerjasama yang sinergis antara masyarakat bersama pemerintah, diharapkan dapat mendukung kebijakan nasional dalam rangka mensukseskan gerakan nasional percepatan pembangunan air minum dan sanitasi yang dicanangkan sebesar 1500 desa setiap tahunnya.

Pengembangan program pembangunan prasarana air bersih berbasis masyarakat, terutama ditujukan untuk kawasan perdesaan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan pengembangan program untuk kawasan perkotan.Kegiatan dari pengembagnan program pembangunan air bersih berbasisi masyarakat adalah untuk mendukung penyediaan air bersih terutama pada kawasan perdesaan, dan mendukung penguatan operasi dan pemeliharaan untuk mempertahankan pelayanan dan penyediaan air bersih. Dan mendukung peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan dan penyediaan prasarana air bersih yang mampu mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan MDG 2015, selain itu diharapkan adanya program pengembangan prasarana air bersih berbasisi masyarakat dapat mencapai penyediaan air yang berkesinambunagan baik dari kwalitas maupun kuantitas.

The conference to share outcomes of country conferences with regional clients and partners, compare notes, and gain mutual insign, to bring in and share sanitation experiences from outside the EAP region, to identity and outline regional synergies possible for mutual benefit and support in operationalizing national MDG action plans related to sanitation and hygiene, to identity mechanism for continued sanitation learning and knowledge transfer within the region, to provide advice and inputs to WSP-EAP for the next years businness planning based on identyfied support needs.

Lokakarya ini diselenggarakan dalam rangka untuk menyempurnakan dokumen kebijakan ABPL berbasis masyarakat sekaligus membahas dokumen kebijakan ABPL berbasis pengelola lembaga.Tujuan lokakarya ini untuk menyepakati terminologi pokok yang masih menjadi perdebatan, melakukan review dokumen kebijakan ABPL berbasis pengelolaan masyarakat.