Laporan/Prosiding

Community Water Services and Health Project (CWSHP) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam  menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.
Kegiatan CWSHP mencakup lima komponen proyek, yaitu peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah; pemberdayaan masyarakat untuk keberlanjutan; pembangunan sarana fisik AMPL Berbasis Masyarakat; peningkatan kesehatan masyarakat melalui promosi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; dan dukungan implementasi dan koordinasi proyek.

Laporan akhir ini menyajikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh CWSHP  dalam kurun waktu 2 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2011di Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas.  Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah perencanaan, implementasi dan pengoperasian sarana air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran perkotaan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui penyediaan sarana air bersih yang lebih berkualitas, penyediaan sarana sanitasi yang lebih memadai dan perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatnya akses sarana air bersih dan sanitasi di lokasi desa sasaran.

Pokja AMPL Provinsi Gorontalo, dalam tiga tahun terakhir ini mengalami kendala dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, advokasi, sinkronisasi dan perencanaan terkait dengan kegiatan AMPL. Hal ini mengakibatkan lemahnya pelaksanaan tugas tugas tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya upaya untuk pengarusutamaan AMPL.

Atas dasar itulah maka lokakarya ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman bersama tentang isu dan permasalahan AMPL yang ada di daerah, memahamkan kecenderungan capaian layanan air dan sanitasi dan target yang akan diformulasikan dalam draft RPJMD yang telah tersusun, memahami bersama parameter yang digunakan dalam mengukur pencapaian target MDGs, RPJMN, dan RPJMD dan memberikan alternatif program AMPL guna pencapaian target MDGs 2015 dan target RPJMD 2016.

Dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang diharapkan akan mendapat masukan dari kabupaten kota tentang parameter pencapaian target MDGs 2015, RPJMN dan RPJMD terkait dengan isu dan permasalahan AMPL, usulan alternatif program AMPL yang dapat dilaksanakan guna pencapaian target MDGs, RPJMN ataupun RPJMD, dan dokumen terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dipakai sebagai kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Pokja selama 1 tahun ke depan.

Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Propinsi Sulawesi Tengah dibentuk bulan Februari 2012. Dengan umur yang relatif muda Pokja memiliki kinerja yang relatif bagus. Salah satu program kerja yang dijalankan yaitu melaksanakan lokakarya rencana strategis pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pokja AMPL dalam menyusun perencanaan (partisipatif) dan meningkatkan prioritas bidang air minum dan sanitasi dalam konstelasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten-Kabupatennya.

Lokakarya ini diselenggarakan bukan hanya untuk menyusun rencana strategis pembangunan AMPL di Sulawesi Tengah saja melainkan memberikan pelatihan atau transfer of knowledge bagaimana menyusun perencanaan yang partisipatif. Dengan demikian peserta lokakarya ini tidak hanya para pemangku kepentingan di tingkat provinsi saja akan tetapi turut serta pula para penggiat AMPL dari 10  kabupaten di Sulawesi Tengah.

Selain paparan presentasi yang disampaikan oleh narasumber, diskusi kelompok menjadi bagian yang menarik dalam lokakarya ini. Adapun hasil dari diskusi kelompok terbagi dalam dua bagian besar yaitu faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dialami Pokja AMPL.

Peserta Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Proyek Community Water Service and Health Project (CWSHP) ini melibatkan sektor terkait untuk Provinsi terdiri dari Bappeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan BPMD sedangkan dari Kabupaten dari Instansi Dinas Kesehatan sebanyak 70 orang.

Lokasi pelaksanaan proyek ini mencakup 20 Kabupaten yang tersebar di 4 provinsi yang meliputi Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.  Kegiatan proyek meliputi pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat.

Proyek CWSHP ini bertujuan untuk memberikan akses secara berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi  yang lebih baik serta  meningkatkan perilaku hygiene bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran perkotaan.

Saat ini permasalahan AMPL di Kota Kupang tidak jauh berbeda dengan permasalahan AMPL Nasional. Dimana pada tahun 2008 sebanyak 54% masyarakat belum menikmati sambungan rumah, tidak semua produksi sampah masyarakat dapat  terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah, dan disisi lain keterlibatan masyarakat dalan pembangunan AMPL masih sangat kurang sehingga berdampak pada rusaknya dan tidak adanya keberlanjutan dari sarana sarana AMPL yang dibangun.

Melihat permasalahan AMPL diatas maka perlu dilakukan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Untuk itulah maka disusun Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kota Kupang Tahun 2009-2014, yang diharapkan dapat  menjadi acuan dan arahan umum untuk membantu mewujudkan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan yang optimal dan berkelanjutan oleh berbagai stakeholder di Kota Kupang.

Dalam laporan Kemajuan MDG 2007 disebutkan bahwa 47.9% masyarakat masih menggunakan akses terhadap air dan sanitasi yang tidak aman. Disamping itu banyak terjadi kasus diare dan penyakit bawaan air lainnya seperti kolera, disentri, tipus, dan penyakit kulit sebagai akibat dari perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah dimasyarakat.

Untuk itu PT AETRA bekerjasama dengan LP3ES menyelenggarakan program pendidikan lingkungan yang disebut “Duta Air dan Sanitasi”.  Melalui pendekatan “Dari Siswa, Oleh Siswa dan untuk Masyarakat yang lebih luas” program ”Duta Air dan Sanitasi”  dikembang dengan maksud membentuk agen agen perubahan cilik yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi agen perubahan lingkungan terutama mengenai kelestarian sumber daya air dan peduli sanitasi serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat .

Pelaksanaan Duta Air dan Sanitasi ini dimulai dengan pertemuan bersama stakeholder terkait program Duta Air dan Sanitasi, survey ke sekolah, wawancara dengan kepala sekolah, pengumuman program duta air dan sanitasi kepada siswa, seleksi sekolah dan duta air & sanitasi, pendampingan, jambore air dan sanitasi, pelatihan duta dan guru, kampanye duta di sekolah, kunjungan lapangan ke Instansi pengolahan air, kampanye duta kepada publik, cerdas cermat dan diakhiri monitoring dan evaluasi kegiatan.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan program dinilai sukses dan berhasil dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan diawal. 

Ringkasan laporan ini berisikan laporan studi analisis khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten pasca desentralisasi untuk mengetahui bagaimana isu isu pembangunan AMPL dipersepsi dan ditangani oleh pemerintah Kabupaten.

Studi analisis ini dilaksanakan dengan membagi tiga karekteristik wilayah yaitu yang pertama adalah 4 kabupaten yang pernah menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL-BM (Musi, Banyu Asin, Solok, Subang dan Sumba Timur). Karakteristik wilayah studi yang kedua adalah 3 kabupaten yang pernah dan masih menjadi lokasi Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Bandung, Lamongan, Takalar). Karakteristik wilayah yang ketiga adalah 3 kabupaten yang tidak menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL maupun P2TPD (Kuningan, Lumajang, Sikka), dan karakteristik ke 4 adalah kabupaten yang memiliki karakteristik istimewa yaitu Kabupaten Solok dimana kabupaten ini menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL-BM sekaligus lokasi P2TPD.

Dari hasil studi analisis yang telah dilaksanakan ditemukan kelemahan daya dukung daerah yang menghambat adopsi keseluruhan prinsip kebijakan nasional AMPL-BM disebabkan masih didominasinya mekanisme perumusan regulasi oleh eksekutif dan legislatif sehingga kurang atau bahkan tidak ada kesempatan masyarakat untuk membicarakan aturan bersama dengan pemerintah.

Proyek Community Water Services And Health (CWSH) bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah perdesaan agar masyarakat tersebut mempunyai akses terhadap air minum dan sarana penyehatan lingkungan.  Hal ini biasanya diikuti dengan perubahan perilaku menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga upaya yang dilakukan dapat mempunyai dampak terhadap kesehatan.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, CWSH melaksanakan pelatihan promosi kesehatan yang diharapkan dapat mengembangkan suatu metode yang efektif, tepat guna dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan proyek CWSH.

Peserta pelatihan ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari staf Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi yang membidangi promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan diwilayah lokasi proyek CWSH

Tujuan utama dari Tropenbos Internasional (TBI) Indonesia adalah  mendukung pemerintah melalui penyediaan informasi untuk formulasi dan implementasi kebijakan dengan berdasarkan pengetahuan yang memadai dan peningkatan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap area lindung untuk kepentingan rakyat, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pokok TBI Indonesia diantaranya isu yang terkait dengan revisi tata ruang, pengelolaan hutan lindung secara kolaboratif, dan pembiayaan konservasi.

Capaian di tahun 2009 dengan terlaksananya agenda 21 Balikpapan, restorasi bentang alam, pengembangan panduan penilaian kawasan dengan nilai konservatif tinggi, analisis deforestasi dan degradasi hutan, pembentukan perpustakaan lingkungan, laboratorium sistem informasi geografis terpadu, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penyediaan pengetahuan untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik